Bacakan Pledoi, Hampir Semua Kuasa Hukum Terdakwa Kasdagate Sudutkan Bupati Ismunarso

Zaini Zain - Pengadilan Negeri Situbondo kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi uang kasda Pemkab Situbondo senilai 43 miliar 750 juta rupiah kemarin . Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Nuruli Mahdilis tersebut , mengagendakan pembacaan pledoi atau tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum .

Yang menarik , hampir semua kuasa hukum delapan terdakwa Kasdagate menyudutkan Bupati Ismunarso . Menurut Usman Kuasa Hukum mantan Bendahara Umum Daerah Yuliningsih dan mantan Kabag Keuangan I Nengah Swarnata , menyatakan bahwa tuntutan primer jaksa kepada Yuliningsih dan Nengah Swarnata , sama sekali tidak mendasar . Sebab keterlibatan kliennya hanya sebatas menjalankan perintah Bupati , yang merupakan atasannya langsung .
Perintah atasan di dalam hukum pidana , tidak boleh dibebankan terhadap penerima perintah . Apalagi yang menerima perintah memang sudah sesuai dengan tupoksinya sebagai BUD maupun Kabag Keuangan .
Oleh karena itu , Usman menolak semua tuntutan jaksa penuntut umum atas kliennya , karena selama persidangan tuntutan primer JPU atas Yuliningsih dan I Nengah Swarnata , yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau korporasi , sama sekali tidak terbukti .
Pernyataan senada juga disampaikan Kuasa Hukum Hamzar Bastiar , Pujiyanto dan Dondin Maryasa Adam . Menurutnya , dalam kasus korupsi kasdagate , Hamzar hanya meneruskan kebijakan pimpinan BNI sebelumnya , yang diperkuat dengan surat Kuasa Bupati Ismunarso.
Menurut Puji , pokok masalah dari kasus investasi uang kasda ke PT SAU , sebenarnya bermula dari surat kuasa dari Bupati , terlepas bupati melanggar ketentuan dalam berinvestasi atau tidak , yang pasti ketentuan yang berlaku di dalam Pemkab Situbondo sama sekali tidak bisa diberlakukan terhadap Hamzar yang tidak memang berada di luar institusi Pemkab Situbondo .
Tidak hanya itu , Pujiyanto juga menyatakan bahwa pertanggung jawaban kasus korupsi kasdagate harus secara institusional , yaitu BNI bukan Hamzar Bastiar selaku Pimcab BNI . sangat tidak mungkin menurut Puji , atas Hamzar tidak tahu dengan transaksi yang terjadi di BNI Situbondo , karena saat ini sitem perbankkan sudah online.
Sementara itu , Kuasa hukum Alvia Rahman Syarif Hidayatullah mengatakan , bahwa keterlibatan Alvia dalam kasus kasdagate , karena ia hanya melaksanakan tugas dari Darwin Siregar selaku atasannya . Jika dalam kasus Kasdagate Alvia terlibat langsung , hal itu terjadi karena saat itu Alvia memang sebagai asisten markating yang harus melayani nasabah .
Syarif yang juga kuasa hukum tiga orang terdakwa dari PT SAU menyatakan , bahwa kasus investasi uang kasda ke PT SAU merupakan masalah perdata bukan masalah pidana. Apalagi , dalam penawaran investasi yang diajukan PT SAU ke Pemkab Situbondo , sudah terikat dengan surat perjanjian .
Yang jelas menurut Syarif , investasi uang kasda tidak dilakukan secara bersama-sama atau korporasi , namun hanya dilakukan Bupati karena ada niat setelah menerima proposal penawaran produk dari PT SAU .
Syarif membenarkan adanya fakta dalam persidangan yang mengungkap adanya pertemuan , transaksi dan aliran dana ke masing-masing terdakwa . Lagi-lagi Syarif menuding hal itu karena adanya surat kuasa Bupati ismunarso .
Sementara itu , persidangan kasus korupsi yang merugikan uang kasda Pemkab Situbondo sebesar 43 miliar 750 juta rupiah , tanpaknya hanya tinggal tiga kali persidangan lagi . Sebelum menjatuhkan vonis kepada masing-masing terdakwa , majelis hakim masih memberi kesempatan jaksa melakukan replik atas pledoi kuasa hukum senin depan , serta pembacaan dublik dari kuasa hukum terdakwa kamis mendatang .